KPK Segera Temui Gubernur NTB Terkait Aset Bermasalah di Gili Trawangan

KPK Segera Temui Gubernur NTB Terkait Aset Bermasalah di Gili Trawangan

Plt juru berbicara komisi pembasmian korupsi (kpk) ipi maryati mengatakan. Faksinya selekasnya bertandang ke gubernur nusa tenggara barat (ntb). Zulkieflimansyah berkaitan beberapa asset memiliki masalah di gili trawangan.

 

“benar kehadiran instansi anti-korupsi ditegaskan dalam bulan ini untuk aktivitas monev atau pantauan serta penilaian.” kata ipi dalam penjelasannya. Selasa (10/11/2020).

Ipi menerangkan. Monev ialah aktivitas periodik yang dikerjakan team pengaturan supervisi penjagaan (korsupgah) kpk. Awalnya. Di ntb terdaftar ada 7.848 sektor tanah atau seputar 46 % dari keseluruhan 15.355 sektor tanah punya pemda yang belum memiliki sertifikat.

“kpk menggerakkan untuk dikerjakan penertiban dengan lakukan akreditasi serta kepenguasaan oleh negara atau wilayah. Selaku usaha pemulihan beberapa aset itu dikerjakan untuk menghindar kekuatan rugi negara atau wilayah.” terang ipi.

Ipi meneruskan. Proses pengiringan tata urus pemerintah wilayah. Tidak cuman di ntb. Kpk mendapati nyaris di tiap wilayah ada asset memiliki masalah. Seperti asset yang belum disertifikasi. Dalam kepenguasaan faksi ke-3 . Atau bahkan juga dalam proses hukum dengan faksi ke-3 .

“kami dapatkan asset pemekaran yang belum diberikan. Selanjutnya ada juga yang belum diserahterimakannya prasarana. Fasilitas serta utilitas (psu) oleh pengembang ke pemda. Dan lain-lain.” papar ipi.

Berkaitan pendayagunaan asset. Ipi mengatakan. Kpk mendapati beberapa kontrak serta kerja sama dalam pendayagunaan asset negara perlu dilihat ulangi berkaitan optimasi andil untuk akseptasi negara.

Kecuali asset yang belum memiliki sertifikat. Kpk memberikan fasilitas proses pengerjaan asset memiliki masalah selaku akibatnya karena pemekaran daerah serta pendataan administratif yang tidak teratur.

“beberapa asset berbentuk tanah serta bangunan jadi sumber perselisihan tahun-tahun ini antara pemerintahan propinsi ntb dengan pemerintahan kota mataram serta kabupaten lombok barat.” ujar ipi.

Dijumpai. Sekarang ini asset sebagai perselisihan itu berbentuk lapangan malomba. Lapangan picuan kuda selagalas. Pasar acc ampenan. Bangunan tempat pelelangan ikan di lingkungan bugis ampenan. Bangunan kantor bpp bertais. Tanah kebun bibit. Pusat belanja mataram. Dan fasum serta fasos perum perumnas di kelurahan tanjung karang.

Menyikapi cara kpk. Karo hukum setda ntb ruslan abdul gani menjelaskan. Surat kuasa spesial (skk) berkaitan pengendalian asset di gili trawangan. Tidak juga diberi pemprov ntb ke kejaksaan tinggi (kejati) ntb. Menurut dia. Usaha menegaskan asset pemprov yang diatur pt gili trawangan cantik (gti) baru hanya pemberian somasi.

“somasi telah kamu kerjakan sekitar 2x.” kata ruslan dalam tayangan jurnalis yang serupa.

Ruslan menjelaskan. Pemprov sesungguhnya telah membuat perancangan skk serta tinggal disodorkan saja ke kejati ntb. Tetapi. Hal tersebut masih menanti draf skk dari kejaksaan yang nanti digabungkan dengan draft punya pemprov.

“kita ingin rumuskan semacam apa mode skk. Jika draft dari kejaksaan telah ada. Kelak tinggal kita ulas kembali.” terang ia.

Dijumpai. Dengan belum ada skk. Membuat kejati ntb tidak dapat melakukan perbuatan apa saja. Ditambah kajati ntb nanang sigit yulianto menjelaskan. Baru ada legal opinion (lo) ke pemprov ntb. Yang dibikinnya tahun kemarin.

“berkaitan kesepakatan kerja sama dengan pt gti dipandang menyalahi undang-undang nomor 5 tahun 1960 mengenai ketentuan landasan dasar agraria.” tutur nanang.

Nanang meneruskan. Kesepakatan di antara pemprov serta pt gti ditegakan harus dilihat ulangi. Tetapi. Ia tidak dapat memberi info lebih detil berkenaan masalah kesepakatan. Sebab belum terima skk.

“karena itu. Kita nantikan dahulu skk sah dari pemerintahan semacam apa.” ia menandasi.

Pemprov ntb berikan tenggat waktu

Awalnya. Pemprov ntb memberi tenggat waktu sampai maret ke pt gili trawangan cantik (gti) agen togel indonesia untuk menjalankan butir-butir kontrak atas pengendalian tempat selebar 65 hektar di teritori rekreasi gili trawangan. Kabupaten lombok utara. Bila tidak. Dikerjakan izinnya akan ditarik.

“pemprov ntb sudah berikan teguran sampai maret 2020. Jika tidak kontrak gti diputus. Tetapi benar-benar ini belum keputusan sah dari team terintegrasi.” kata kepala tubuh kesatuan bangsa politik dalam negeri (bakesbangpoldagri) ntb. Muhammad rum.

Rum mengatakan semestinya pemutusan kontrak pt gti telah ditetapkan di saat meeting pengaturan (rakor) pengkajian penuntasan perselisihan tempat pt gti dengan pemprov ntb. Tetapi. Gagasan ambil keputusan gagal karena beberapa faksi tidak datang.

“waktu itu meeting didatangi gubernur zulkieflimansyah serta wakil gubernur. Hj sitti rohmi djalilah. Bupati lombok utara. Najmul ahyar dan dari faksi elemen komunitas komunikasi pimpinan wilayah (forkopimda) pada rabu 12 februari 2020.” rum mengakhiri.

Selama setahun 2018. Kpk sudah lakukan ott pada 19 kepala wilayah.

 

About the author

error: Content is protected !!