KPK Tahan Bupati Labuhanbatu Utara dan Eks Wabendum PPP

KPK Tahan Bupati Labuhanbatu Utara dan Eks Wabendum PPP

Komisi pembasmian korupsi (kpk) meredam dua terdakwa masalah korupsi berkaitan dengan pengurusan dana peruntukan spesial (dak) apbn-p 2017 serta apbn 2018 untuk kabupaten labuhanbatu utara (labura).

 

Dua terdakwa yang ditahan kpk yaitu bupati labuhanbatu utara 2016-2021 khairuddin syah sitorus alias buyung (kss) serta faksi swasta atau wakil bendahara umum (wabendum) partai persatuan pembangunan (ppp) masa 2016-2019 puji suhartono (pjh).

“untuk kebutuhan penyelidikan. Pada ini hari sesudah kontrol pada 45 agen togel terpercaya orang saksi dan ke beberapa terdakwa. Penyidik akan lakukan penahanan untuk 20 hari di depan terhitung semenjak 10 s/d 29 november 2020.” sebut wakil ketua kpk lili pintauli siregar waktu temu jurnalis di gedung kpk. Jakarta. Selasa (10/11/2020).

Seperti dikutip di antara. Terdakwa khairuddin ditahan di rutan polres jakarta pusat. Sedang terdakwa puji ditahan di rutan polres jakarta timur.

Seperti perlakuan kasus yang sempat dikerjakan kpk. Kata lili. Faksinya masih memiliki komitmen untuk selalu mencari arus uang serta aktor yang lain harus bertanggungjawab secara hukum berdasar bukti yang cukup berkaitan dengan masalah itu.

Khairuddin diperhitungkan memberikan keseluruhan 290.000 dolar singapura serta rp 400 juta lewat kepala tubuh pengurus penghasilan wilayah pemkab labuhanbatu utara agusman sinaga.

Pemberian itu untuk bekas kasie peningkatan permodalan teritori perumahan serta permukiman pada ditjen perimbangan keuangan kemenkeu yaya purnomo serta bekas kepala seksi dak fisik pada ditjen perimbangan keuangan kemenkeu rifa surya.

Disamping itu. Khairuddin lewat agusman diperhitungkan mentransfer rp 100 juta ke rekening bank atas nama puji suhartono.

Sangkaan akseptasi uang oleh terdakwa puji itu berkaitan dengan pengurusan dak pada apbn 2018 kabupaten labuhanbatu utara.

Atas tindakannya. Khairuddin didugakan menyalahi pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 undang-undang nomor 31 tahun 1999 mengenai pembasmian tindak pidana korupsi seperti sudah dirubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1kuhp.

Saat itu. Puji didugakan menyalahi pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 uu no. 31/1999 seperti sudah dirubah dengan uu no. 20/2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 kuhp.

Selama setahun 2018. Kpk sudah lakukan ott pada 19 kepala wilayah.

 

About the author

error: Content is protected !!